Sunday 17 January 2016

KALAU BISA GRATIS, MENGAPA HARUS BAYAR?

Beberapa kali dalam berbagai kesempatan aku bertemu dengan banyak orang yang sangat senang menikmati hal-hal yang berbau gratis. Bukan karena tidak mampu secara materi, melainkan telah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri apabila mampu mendapatkan sesuatu yang gratis. Kalau ada yang gratis, mengapa harus bayar? Pola pikir seperti ini, masih terukir indah di masyarakt kita. Aku sendiri tidak mau menjadi manusia yang naïf, aku akui mendapatkan sesuatu yang gratis itu adalah anugrah, akan tetapi kalau sampai memfokuskan diri untuk melulu mendapatkan yang gratis, menurutku itu bukanlah sikap yang harus dipertahankan apalagi disosialisasikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita.
Salah satu pengalamanku yang paling fenomenal mengenai kegratisan ini adalah ketika aku kuliah di Universitas Indonesia dimana ada begitu banyak mahasiswa yang mengajukan surat tidak mampu untuk bisa kuliah gratis. Memalsukan dokumen pendukung yang dibutuhkan bahkan sampai acting berpura-pura menjadi orang tidak mampu. Setelah permohonan dikabulkan, maka yang bersangkutan akan bangga mengatakan betapa dia telah berhasil mendapatkan kegratisan itu.
Hal yang sama juga aku temukan di dalam lingkunganku bekerja. Untuk setiap karyawan yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya maksimal sejumlah X, dimana apabila biaya sejumlah X ini tidak habis wajib dikembalikan kepada organisasi. Akan tetapi kenyataannya banyak karyawan yang mempergunakan biaya perjalanan dinas itu secara maksimal, nyaris tidak pernah ada sisa. Lagi-lagi sebuah sikap dimana kegratisan itu sangat menyenangkan.
Budaya menikmati kegratisan inilah yang bertumbuh sangat subur di Indonesia, di masyarakat kita. Kita semua pasti tahu dengan program kesehatan yang saat ini sedang berlaku di Indonesia, yang lebih dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program ini sesungguhnya merupakan program yang sangat menakjubkan, dimana setiap orang di Indonesia khususnya mereka yang penghasilannya di bawah UMR atau bahkan yang tidak memiliki penghasilan memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan kesehatan dengan harga yang terjangkau atau bahkan gratis. Prakteknya? Mari kita lihat, BPJS ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sangat suka dengan kegratisan.
Beberapa waktu yang lalu, seorang kerabat sangat bangga menceritakan kepada kami, bagaimana dia berhasil mendapatkan layanan gratis ini. Padahal kerabat ini memiliki rumah sendiri dimana-mana, kendaraan pribadi tiga, dan masih banyak lagi harta yang dimiliki. Akan tetapi masih tetap saja mencari  layanan yang gratis.

Banyak orang yang mengeluhkan bahwa layanan BPJS yang diberikan oleh pemerintah saat ini masih jauh dari sempurna dan bahkan sangat mengecewakan. Pemerintah, para petugas medis, dan staf BPJS tidak jarang mendapatkan makian dari masyarakat yang dikecewakan oleh layanan ini. Akan tetapi, mari kita kritisi kembali sikap hati kita terhadap program ini. Dana BPJS diambil dari APBN dan biaya APBN ini tentu saja membutuhkan persetujuan DPR. Kita lihat sendiri bagaimana sikap kerja DPR kita. Aku tidak perlu membahasnya di sini. Dari segi masyarakat, peserta BPJS, dipungut biaya untuk program ini. Akan tetapi, secara logika dengan sejumlah dana yang kita keluarkan untuk BPJS, tidak akan mencukupi untuk mendanai kesehatan untuk seluruh masyarakat yang ingin gratis. Yang terjadi adalah antrian layanan BPJS yang sangat panjang.

          Aku  berasal dari keluarga yang tidak kaya. Bapakku seorang tukang becak dan ibuku pedagang kaki lima. Aku kuliah dengan gratis di Universitas Indonesia, tetapi untuk kebutuhanku sehari-hari aku tetap harus bekerja. Sesungguhnya aku bisa saja memanfaatkan kondisi kemiskinan ini, akan tetapi aku malu mendapatkan sesuatu yang gratis. Sejujurnya, aku juga malu kuliah gratis di Universitas Indonesia, akan tetapi aku tidak ada pilihan lain, karena aku ingin kuliah. Ketika di kehamilan pertamaku, seharusnya aku bisa menikmati layanan BPJS dari program pemerintah ini, karena suamiku adalah Pegawai Negeri Sipil, dimana secara otomotis  aku berhak mendapatkan layanan BPJS ini. Di smaping itu, aku juga wanita bekerja dimana sebagian dari gajiku sudah dipotong untuk biaya BPJS. Akan tetapi, kami memilih untuk menggunakan gaji kami sendiri untuk biaya konsultasi dan bahkan untuk biaya operasi melahirkanku. Bukan karna kami sekarang sudah kaya dan tidak membutuhkan program BPJS lagi, melainkan kalau memang kami masih bisa membayar, mengapa harus memilih yang gratis?

Aku dan suami berjanji bahwa kami hanya akan menggunakan BPJS, apabila kami benar-benar sudah tidak mampu lagi di dalam membayar biaya kesehatan kami. Karena BPJS itu memang ditujukan bagi yang tidak mampu. Kalau kita masih mampu memiliki rumah sendiri lebih dari satu, memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu, memiliki penghasilan berlipat-lipat kali ganda dari nilai UMR, bukankah kita seharusnya malu bila masih tetap antri untuk menggunakan BPJS? Kalau kita bisa beli gadget yang harganya jutaan rupiah, bisa makan di mall hampir tiap hari, berlibur ke luar negeri, masakan untuk beli obat dan periksa ke dokter yang harganya tidak lebih dari 500 ribu harus menggunakan BPJS?

Sementara saudara-saudara kita yang makan saja susah, ketika mereka berobat menggunakan BPJS akhirnya tidak bisa dilayani dengan cepat dikarenakan kita telah “mencuri” haknya. Memang benar, adalah kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi kita yang memiliki moral sudah seharusnya membantu program pemerintah ini dengan cara mengutamakan yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Percayalah, kita tidak akan miskin hanya dengan memberi kesempatan itu kepada yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita. Di samping itu, para tenaga medis pun tidak akan selalu kewalahan dengan panjangnya antrian yang membuat mereka akhirnya bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Tenaga medis pun manusia, mereka pun akan kelelahan apabila setiap hari dikerumuni oleh masyarakat yang selalu ingin gratis.

Seharusnya kita bangga menikmati kegratisan karena kita berprestasi, bukan karena kita miskin materi. Dan, yang terutama, bijaksanalah menggunakan hak kita.